Telanjangi KPK

KPK “diundang” [harusnya: dipanggil] ke kantor Partai Golkar. Kok bisa? Sebuah lembaga negara begitu manutnya terhadap sebuah lembaga kecil bernama partai politik. Bukankah seharusnya KPK yang memanggil dan menanyai mereka? Negara macam apa ini?

Mari kita simak retorika para politisi Golkar ini yang dimuat oleh media massa guna menutupi “kebusukan” niat mereka sendiri. Namun bila kita membaca dengan nurani yang bersih sebenarnya sangat “clear” dan amat telanjang.

“Golkar ingin menanyakan apa saja amanah DPR kepada KPK dalam UU TIPIKOR (Undang-undang Tindak Pidana Korupsi)”

Menanyakan?

Bagaimana sih, adat dan adab orang bertanya? Lumrahnya kalau kita butuh informasi dari seseorang kita mendatangi orang tersebut. Karena kita butuh. [Disini sangat telanjang, dan tidak ada pemisahan fungsi Juragan Kalla sebagai Wapres / Ketum Golkar] Kalo sebagai Wapres undang ke Kantor Wapres dong? – Kalo sebagai Ketum Golkar datangi kantor KPK dong? – Kan mo nanya?

amanah DPR?

Semakin telanjang toh? Bukankah orang-orang Golkar banyak sekali di DPR? Bahkan Ketua DPR-RI sendiri adalah orang Golkar?

Sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang Golkar bukan “amanah” itu tetapi “aman” gak sih orang-orangnya dari bidikan KPK? Nah, bila ternyata tak aman, mumpung masih Wapres dan Berkuasa maka dipanggillah orang KPK itu ke rumah Golkar. Dalam Ilmu negosiasi pun KPK sudah “kalah oleh kalla”. (ingat gak, Amien Rais aja minta tempat “netral” ketika diundang oleh SBY)

Mau dibawa kemana negeri ini?